Kementerian PPN/Bappenas mendorong skema Pembiayaan Investasi Non Anggaran (PINA) sebagai alternatif baru untuk mengurangi beban APBN.
Pemerintah saat ini membutuhkan dana sebesar Rp570 triliun untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur di Indonesia.
Data digital atau data sosial lebih menekankan partisipasi masyarakat (bottom up), yakni laporan dan peristiwa yang direkam oleh masyarakat lalu diunggah ke media sosial.
Proyek tersebut di antaranya pembangunan Bandara Muara Teweh.
Presiden RI Joko Widodo membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrembangnas) 2018, Rabu (26/4) di Jakarta
Presiden RI Jokowi menegaskan agar kepala daerah tidak terlalu bergantung dengan Anggaran Pemerintah Belanja Negara (APBN) dalam membiayai proyek pembangunan infrastruktur nasional
Upaya ini harus senantiasa berjalan serempak hingga ke level pemerintah provinsi dan kabupaten, demi menciptakan iklim investasi yang kondusif.
Jika hanya mengandalkan Anggaran Belanja Pemerintah Daerah (APBD), maka pertumbuhan tiap daerah akan terus mengalami ketertinggalan.
Program Hibah Compact Indonesia yang bernilai USD 600 juta mulai dilaksanakan sejak 2 April 2013, yang mencakup 3 (tiga) proyek besar.
GGP memiliki target untuk mengurangi tingkat kemiskinan, inklusi sosial, ketahanan lingkungan, dan efisiensi sumber daya.